penghapusan piutang pajak. kecamatan :. penghapusan piutang pajak

Tanggal Peraturan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang. Ketentuan daluwarsa penagihan tersebut berlaku baik untuk SPPT, SKP, maupun STP. KUP - Ketentuan Umum Perpajakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), memberikan definisi Pengelolaan PNBP. Meski tidak diinginkan, Anda dan tim di perusahaan wajib memahami cara memperlakukan piutang tidak tertagih, supaya arus kas dan pelaporan kondisi keuangan tidak terganggu karenanya. (4) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa, meliputi: Ruang Lingkup Penghapusan; Penatausahaan Piutang; Piutang Pajak yang Dapat Dihapus; Tata Cara dan Kewenangan Penghapusan Piutang Pajak. . Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 13-11-2006. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, adalah piutang yang berasal dari se-lain pendapatan negara bukan. Lalu untuk menghapus utang pajak tersebut, ada 5 alternatif yang dapat Wajib Pajak lakukan, yang meliputi: pembayaran, kompensasi, kedaluwarsa. ABSTRAK: bahwa sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (3) Peraturan. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi. jenis pajak. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ. Relaksasi yang dimaksud berupa penghapusan sanksi administrasi dan pemberian ‘diskon’ sebesar 25 persen dari ketetapan PBB-P2 terhutang, yang. 163/PMK. Kes, Rektor (Pengarah). Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah untuk kategori piutang yang masih dapat ditagih sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan Tata Cara Penetapan Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak ( STP ) Setelah dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, apabila hasilnya kurang bayar, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, untuk pelaksanaan penghapusan penagihan utang yang tidak dapat ditagih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Bupati dengan persetujuan. 2019. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang. Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:3 1. 2017-Cadangan. Penghapusan piutang; dan 7. Oleh sebab itu, maka piutang inilah yang biasanya mengandung penghapusan piutang (bad. 000 Jika dalam tahun 2015 ada penghapusan piutang tak tertagih (misalkan atas nama PT Nusa Indah) sebesar Rp 100. b. PMK nomor 137/PMK. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. Pasal 5. 659. Dasar Hukum Daluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak Pasal 22 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa hak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak adalah dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT,. Secara umum, ada dua metode penghapusan piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung (direct write-off method) dan metode. METADATA PERATURAN. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan. 2003-Pengurang Penghasilan Bruto. PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMIDANBANGUNAN I. Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang atau. com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengajukan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan & perkotaan (P2) yang tidak dapat ditagih agar tidak membebani neraca daerah. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. Penghapusan Piutang Daerah . CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2014. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah telah diundangkan, maka perlu mengatur mengenai penyisihan piutang pajak daerah; e. SK Bupati tentang Penetapan Masa Jatuh. bahwa oleh karena itu dipandang perlu dikeluarkan ketentuan tentang penghapusan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran. Penghapusan Piutang Pajak Daerah secara mutlak adalah penghapusan dalam pencatatan pembukuan piutang daerah yang dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan penghapusan piutang pajak daerah, adalah : a. Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak dan Retribusi Bab III Kedaluwarsa Penagihan Bab IV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Piutang Retribusi Bab V Periode Penghapusan Bab VI Ketentuan Penutup CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022. trm ksh byk rekan atas bantuannya. Putusan banding yang didapatkan peneliti adalah sebagai berikut. Peraturan Gubernur (PERGUB) Bentuk Singkat. Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah , tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; c. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. 000. Aktif. dan BUN, selain piutang perpajakan dan piutang lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Kaltim No. Penghapusan Piutang Pajak Daerah; bahwa dengan kondisi Piutang Pajak Daerah di Kota Pekanbaru dibutuhkan kepastian hukum terhadap pengelolaannya agar akuntabilitas keuangan tercapai; sebagaimana bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru tentang Tata Cara. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ. JDIHNWajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan. Hak untuk melakukan kegiatan penagihan piutang, termasuk di dalamnya bunga, denda, kenaikan dan juga biaya penagihan pajak yang dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun lamanya semenjak penerbitan surat tagihan pajak, dll. 5. 000. 952/KMK. Bila piutang usaha itu tidak dihapuskan, semakin lama akan mengganggu aktivitas. PEDOMAN AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTc TAHUN 2022 Pengarah dan Penanggung Jawab: Prof. IV. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, jenis piutang daerah, penghapusan piutang pajak daerah, tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah, penghapusan piutang selain pajak daerah, tata cara penghapusan piutang selain pajak daerah. Perlakuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal. Kedua, Piutang Negara/Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang. Biaya Kerugian Penghapusan Piutang menurut pajak. Wajib pajak yang menunggak pajak, setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pailit dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajak, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak, tentang besarnya pajak terhutang yang harus. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber-sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya. 000 Penghasilan Pajak Tangguhan 200. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (1) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus mencantumkan identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang Pajak Daerah; 2. 3. berikutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral pajak. Teguh Setiawan senilai Rp. Telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa, atau. Ketentuan Pasal 1 butir 2 diubah dan menambah 1 (satu) butir baru yaitu butir 3, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut:Terkait permasalahan yang terjadi, Dinas Pendapatan Kota Batu telah menyusun berbagai strategi kebijakan dalam pengelolaan piutang PBB-P2. Penghapusan Piutang Pajak di atas Rp. Jurnal penghapusan piutang metode allowance. Dalam hal terdapat penghapusan Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201) PENJELASAN ATAS. Aktif. 5. Piutang tidak tertagih tersebut telah: Diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Utang Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi suatu instansi atau perusahaan yang menjadi Wajib Pajak. Meriah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penonaktifan Nomor Objek Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa; Mengingat :1. Lainnya. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. PENGHAPUSAN PIUTANG (PP 14 2005) PENGHAPUSAN BERSYARAT TGh tidak Setelah menjadi PSBDT L HAPUSBUKU TIDAK HAPUS — EÉLuM 1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN. 137/PMK. Kepala Bidang/UPT yang Ketua merangkap Melaksanakan Fungsi Anggota Penghapusan Piutang Daerah pada BPKD 2. 000,00. Kepala Badan Memberikan Disposisi atas Draft Pengajuan Penghapusan Piutang yang diajukan Wajib Pajak dan/ atau Bidang yang menangani PBB, output dari pengajuan penghapusan kepada Kepala badan ini berupa Disposisi Permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang dari Kepala Badan. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018. penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi, karena; a. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA – PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH. Apabila panghapusan piutang tersebut sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 point h, maka atas penghapusan piutang tersebut tidak perlu dilakukan. 30. : a. 332. 4/1989 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. (4) Penghapusan piutang pajak rokok dilaksanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah . Jawa Tengah. bahwa. Ayat (2) Cukup jelas. Bupati menetapkan penghapusan Piutang Pajak setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp. 3. bahwa. ama ,æn-üaraan bermotorg Piutang Pajak Daerah. BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN. Piutang pajak di bidang kepabeanan dan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK. Tag Peraturan. 5. Penghapusan piutang adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak dapat ditagih. Pelanggan tidak dapat melunasi tagihan ketika terjadi. Piutang Retribusi; 3. Bentuk. Penentuan jenis-jenis piutang Adapun jenis-jenis piutang daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:4 a. Originaly posted by PADIMAS: Koreksi fiskal dilakukan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. U Badan : Semarang (Kabupaten) Pemrakarsa :-Penandatanganan :-TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; Piutang Pajak daerah yang tidak memungkinkan lagi untuk ditagih dapat dilakukan. Kata Kunci: Piutang Pajak Daerah, Penghapusan, Pajak Daerah AbstractArticle 110 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Kediri Number 1. Pasal7 Kepala Badan Pendapatan menyusun data usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian, veriiikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan menyampaikannya kepada bupati untuk mendapat ketetapan penghapusan pajak. 06/2022 mengatur soal penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 000,- (satu milyar rupiah). Ilustrasi penyisihan piutang. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Pada video ini, Bp. 000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp 1. Telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran / Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran / penundaan dalam surat keputusan tersebut. (1) Berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), setiap akhir tahun takwim Kepala Kantor Pelayanan PBB membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang (DUPP) PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi per Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II per. 000 = Rp 10. Ayat jurnal untuk metode penghapusan langsung meliputi: Debit ke akun beban piutang tak tertagih untuk mencatat biaya, Dan kredit ke piutang untuk menghilangkan saldo. U. Secara garis besar, ada dua ajaran atau dua teori yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran materil. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, salah satunya. 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Pergub No. Bupati dapat langsung menetapkan penghapusan Piutang Pajak untuk jumlah sampai dengan Rp. Prosedur penghapusan piutang pajak diatur dalam Undang-undang No. Downloads Download data is not yet available. Jadi sudah untuk yang di atas 100 juta, harus memenuhi syarat seperti dalam UU PPh tsb. (PASAL 5A PMK. 000,- (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan DPRD. Status Peraturan. Pasal 4 Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimkasud dalam pasal 3. Penghapusan Piutang Daerah berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi rdengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA Keputusan Menteri Keuangan. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut; adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. Dasar Hukum 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak. Tanggal Peraturan. Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 68/PMK. Mengingat : 1. 900. Dicabut. Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak dalam peraturan Bupati ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 000. Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK. 2. Kepala Badan Memberikan Disposisi atas Draft Pengajuan Penghapusan Piutang yang diajukan Wajib Pajak dan/ atau Bidang yang menangani PBB, output dari pengajuan penghapusan kepada Kepala badan ini berupa Disposisi Permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang dari Kepala Badan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah. 3 Daftar Putusan Banding Sengketa Pajak Terkait Penghapusan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih N o Nomor Putusan PP Tahun Pajak Besarnya Koreksi Amar Putusan PP 1. Penghapusan piutang jadi salah satu bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada. Pertimbangan atas write-off atau. . ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu mengatur tata cara. ABSTRAK: Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam proses Penghapusan Piutang Pajak serta. Aspek Penyediaan Peraturan Perundang-Undangan Dalam pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Batu mengikuti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. a) Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila: 1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1. Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Bupati melalui Tim Penghapusan Piutang Pajak; c. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam rangka penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak. Kedua, Piutang Negara/Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana. 000. Urusan Pemerintahan :-Bidang Hukum : Umum: Bahasa : Indonesia: T. Saya minta tolong ya rekan jika ada yang punya format suratnya, saya minta tolong di share. 000. Pelaporan dan pertanggungjawaban pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Kepala Badan Memberikan Disposisi atas Draft Pengajuan Penghapusan Piutang yang diajukan Wajib Pajak dan/ atau Bidang yang menangani PBB, output dari pengajuan penghapusan kepada Kepala badan ini berupa Disposisi Permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang dari Kepala Badan. U. JDIH ini sangat membantu bagi masyarakat, pebisnis, dan. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 122. Bupati menetapkan penghapusan Piutang Pajak setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT.